Selasa, 18 September 2012
Minggu, 16 September 2012
warta
Lagi, kendaraan PT Freepot ditembaki OTK
Warta |
WASPADA ONLINE TIMIKA - Sebuah kendaraan milik Departemen Security PT Freeport Indonesia ditembak oleh orang tak dikenal di ruas jalan Tanggul Timur, tepatnya di sekitar Mil 24, Jumat sekitar pukul 10.47 WIT. Kabag Ops Polres Mimika Komisaris Polisi Albertus Andreana, membenarkan adanya kejadian tersebut. "Kami mendapat informasi demikian, saat ini tim dari Satgas Amole sedang berada di lokasi kejadian untuk menyelidiki peristiwa tersebut," jelas Andreana, hari ini. Data yang dihimpun dari berbagai sumber menyebutkan tidak ada korban meninggal dalam peristiwa tersebut. Namun salah seorang anggota TNI AD dari kesatuan Yonif 754 Eme Neme Kangasi dilaporkan terluka akibat terkena serpihan kaca. Aksi penembakan misterius itu terjadi saat kendaraan security Freeport yang ditumpangi sejumlah anggota TNI dari kesatuan Yonif 754 ENK hendak mengantar bahan makanan rekan mereka yang bertugas di pos Kampung Nayaro. Mendengar ada suara letusan senjata api, dua anggota Yonif 754 ENK bersama George Gephard meluncur ke lokasi kejadian menggunakan sebuah mobil bernomor lambung 3189. Setiba di lokasi kejadian, mobil yang dikemudikan George Gephard juga diberondong tembakan dari arah kiri jalan yang mengakibatkan kaca depan mobil pecah. Ruas jalan Tanggul Timur, Kali Kopi menuju Kampung Nayaro selama ini merupakan daerah yang rawan teror penembakan oleh orang tak dikenal. Pada Selasa (7/2/2011) di kawasan hutan Kali Kopi ruas Jalan Tanggul Timur, seorang anggota Brimob Detasemen B Polda Papua, Briptu Ronald Sopamena gugur saat baku tembak dengan kelompok bersenjata tak dikenal. Masih di lokasi yang sama, dua petinggi Departemen Security & Risk Manajemen (SRM) PT Freeport, Daniel Mansawan dan Hary Siregar tewas secara mengenaskan akibat diberondong tembakan senjata api oleh orang tak dikenal pada bulan April 2010. Jenazah keduanya bahkan sulit dikenali karena terbakar bersama mobil yang mereka tumpangi. Tak berselang beberapa lama setelah itu, empat karyawan PT Fajar Puri Mandiri yang bekerja di proyek penghijauan area reklamasi tailing juga tewas ditembak oleh orang tak dikenal. Penembakan juga menimpa sejumlah karyawan perusahaan milik Kepala Kampung Nayaro, Herman Apoka saat kendaraan yang mereka tumpangi melintas di ruas Jalan Tanggul Timur, Kali Kopi. Akibat seringnya terjadi penembakan misterius di kawasan tersebut, saat ini warga Kampung Nayaro hampir seluruhnya sudah mengungsi ke sekitar Timika. (dat18/antara) |
Kolom: Akankah 2012 tanpa senjata, mesiu dan stigma separ...
Akankah 2012 tanpa senjata, mesiu dan stigma separatis di Papua?
Peta Papua |
Kondisi hidup penduduk Papua yang sudah sekarat, masih harus dibebani duka dan luka akibat tindak kekerasan yang terus terjadi—dan cenderung diambangkan tanpa penyelesaian. Istri harus kehilangan suami, anak belasan tahun dipaksa melihat ayahnya diseret dan disiksa di depan mata. Pengalaman traumatik ini tidak akan terus melanggengkan rantai kekerasan di Papua.
Sedikitnya, ada empat wilayah Papua yang sepanjang 2011 bersimbah darah dan air mata akibat kekerasan konspiratif yang dimainkan kelompok-kelompok kerusuhan di Papua. Jayapura, Puncak Jaya, Timika dan Paniai.
Titik kekerasan
Kekerasan berantai di awali pada April 2011. Pada Rabu, 6 April 2011, sekitar pukul 14.40 waktu Papua penembakan oleh kelompok bersenjata terjadi di areal Freeport, mile 37.
Keesokan harinya, Kamis 7 April 2011, dua satuan keamanan (Satpam) PT Freeport ditemukan tewas mengenaskan pada pukul 18.15 waktu Papua. Dani Masawan dan Hari Siregar, disiksa, ditembaki, kemudian di bakar dalam mobil. Jurubicara PT Freeport Indonesia, Ramdani Sirait menjelaskan adanya bekas tembakan di mobil.
Setelah Timika, kerusuhan berdarah pindah ke Kabupaten Dogiyai, kabupaten baru dari pemekaran Kabupaten Paniai. Pada 13 April 2011 Kantor Kepolisian Sektor Kamu, Moenamani, Kabupaten Dogiyai diserang sekelompok warga. Warga berang, anggota patroli Polsek Moenamani menahan warga yang mabuk dan mengambil kupon toto gelap (togel) dari para Bandar kecil di Pasar Moenamani.
Kepala Polsek Kamu Ajun Komisaris Mardi Marpaung dikeroyok, pistol revolver miliknya kemudian dirampas massa. Satu warga tertembak, dua lainnya luka serius karena tembakan. Akibat kerusuhan ini ratusan penduduk di lima kecamatan Dogiyai memilih mengungsi ke Kabupaten Paniai, Kabupaten Diyai, Kabupaten Nabire, atau melarikan diri ke hutan
Sebanyak belasan hingga puluhan sekelompok orang bertopeng, Pada Minggu (17/7) melakukan aksi teror terhadap warga korban gempa di Distrik Masirei, Kampung Koweda, Kabupaten Waropen, Papua. Warga Distrik Demba dilaporkan juga mengalami teror, tetapi komunikasi ke lokasi sulit dilakukan. Selain dilengkapi peralatan canggih dan ponsel satelit, peneror juga terkesan sangat terlatih.
Api kekerasan bergeser ke Kabupaten Puncak Jaya. Tiga anggota TNI Yonif 751/BS terluka akibat ditembaki kelompok bersenjata ketika patroli di Kampong Kalome, pada 5 Juli 2011. Beberapa hari berikutnya, dua anggota Batalyon 753 AVT Nabire, dan seorang warga sipil ditembak kelompok bersenjata di Kampong Kalome, Distrik Tinggi Nambut pada Selasa 12 Juli 2011.
Konflik bersenjata antara anggota TNi dan kelompok bersenjata masih terus terjadi pada periode Juli 2011 di Kampung Yambi, Kampung Kimak, dan beberapa kampong lainnya, Puluhan warga sipil tewas, sejumlah anggota TNI tewas. Dan ratusan warga memilih mengungsi ke tempat yang dianggap aman.
Kampung nafri, Abepura, Jayapura, adalah ‘pemberhentian’ kekerasan sementara. Pada Senin, 1 Agustus 2011 dinihari, sebelas orang menjadi korban menembakan kelompok bersenjata di Kampung Nafri, Kota Jayapura. Empat diantaranya akhirnya meninggal dunia. Kepolisian Resort Jayapura Kota menuding kelompok Tentara Pembebasan Negara/Organisasi Papua Merdeka sebagai pelaku penembakan.
Freeport
Setelah sekian lama cukup tenang, konflik Papua mulai ‘dimainkan’ di Timika. Melalui aksi mogok ribuan buruh PT Freeport Indonesia. Aksi mogok yang semula damai berubah menjadi kisruh berdarah pada 10 Oktober 2011. Akibat bentrok dengan polisi, seorang buruh PT Pangan Sari Utama, Petrus Ayamiseba tewas seketika. Beberapa hari kemudian Leo Wandegao, buruh Departemen Central Service tewas setelah beberapa hari kritis akibat luka tembak di punggung.
Untuk pertama kalinya pada 2011—setelah sepanjang 2010 tidak ada penembakan di areal PT Freeport— pecah aksi penembakan. Kelompok bersenjata pada Jumat sore, 14 Oktober 2011 membunuh tiga pekerja PT Puri Fajar Mandiri, (salah satu perusahaan kontraktor PT FI) di mile 37. Seminggu berikutnya, pada Jumat dinihari, 21 Oktober 2011, penembakan kembali terjadi.
Di mile 38-40 pekerja PT Kuala Pelabuhan Indonesia (KPI) Aloysius Margana, dan dua penambang tradisional Alex Etok Laitowono dan Yunus, tewas. Warga Kampung Nayaro dan warga kampong Kamoro mengungsi.
Aksi tembak terus terjadi di areal Freeport, korban tewas dan luka terus berjatuhan. Sasaran kelompok penembak adalah karyawan Freeport, Satpam Freeport dan polisi. Aksi penembakan baru berhenti setelah seorang Satpam Freeport Ferry Willem Sanyiaki tewas ditembak di kepala di mile 51-52 pada Jumat 18 November 2011.
Kongres berdarah
Ricuh berdarah kembali bergeser ke Jayapura. Kongres Rakyat Papua III dibubarkan paksa oleh pasukan gabungan TNI-Polri. Sebabnya, peserta kongres nekat mendeklarasikan berdirinya Negara Papua di lapangan Sepak bola Zakheus, Padang Bulan, Abepura, Kota Jayapura pada 22 Oktober 2011.
Jumlah korban tewas akibat penyerbuan ini sempat simpang siur. Komnas HAM Papua, Matius Murib menyebut enam orang tewas. Dua ditemukan di belakang Markas korem 172 PWY Padang Bulan. Ratusan warga ditangkap, disiksa dan diintimidasi.
Belum tuntas Jayapura, Paniai kembali membara. Puluhan pasukan Brigade Mobil diterjunkan ke markas kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM), dari kelompok anak buah almarhum Tadeus Yogi di Eduda, Paniai. Seorang anggota Brimob, Brigadir Satu Supono, terluka. Sementara belasan penduduk—tidak teridentifikasi anggota OPM atau bukan—tewas diterjang peluru pasukan keamanan.
Pada 24 Oktober 2011, penembakan ditempat terbuka terjadi di Bandara Mulia. Kapolsek Mulia, kabupaten Puncak Jaya, AKP Dominggus Otto Awes, tewas ditembak dua orang tidak dikenal di bandara udara Mulia. Penyerang juga merampas senjata api jenis REV Taurus XK 25609.
Penembakan dan berabagai tindak kekerasan ini hingga kini tidak pernah terungkap. Pelaku penyerangan bersenjata juga tidak seorang pun dapat ditangkap, tetapi tudingan bahwa OPM berada dibalik aksi-aksi kekerasan bersenjata ini terus dilakukan. Akibat tudingan tanpa bukti ini, sebagian besar penduduk Papua, terutama yang tinggal di wilayah pedalaman mengaku kuatir dan was-was kalau sewaktu-waktu dilakukan operasi militer dan penyisiran.
Peringatan HUT Papua Merdeka pada 1 Desember 2011 diwarnai dengan pengibaran bendera Bintang Kejora di beberapa tempat. Siapa pengibar bendera itu, karena sama sekali tidak ada bukti dan indikasi bahwa gerakan separatis di Papua mulai bangkit. Sejak periode April hingga Oktober 2011, situasi keamanan di Papua didominasi oleh aksi tembak menembak kelompok bersenjata ‘misterius’.
Tidak pernah dapat (tidak ada keinginan serius) dibuktikan siapa melakukan apa. Tudingan bahwa OPM ada dibalik penyerangan bersenjata ini adalah sangkaan yang sangtat klise. Apalagi tidak seorang pun pernah ditangkap.
Sabtu, 15 September 2012
pencarian: biodata saya
pencarian: biodata saya: nama sya muhammad hapis ezany bin wahid, menetap di selangor anak last dari 4 adik beradik . huhu tpi sya manja dgan mak .huhu rahsia
Jumat, 14 September 2012
Leut. Gen. Amunggut Tabi: Dany Kogoya Ditembak di Kantor Otonomi, Kotaraja, Port Numbay
Waktu itu Dany Kogoya hadir dengan motor Ojeck bersama anggota pasukannya memenuhi undangan salah satu orang anggota DPR Mamberamo Tengah yang menjanjikan memberikan dana kepada Dany Kogoya. Identitas Lengkap dari anggota DPR dimaksud telah diketahui secara lengkap oleh Tentara Revolusi West Papua dan akan ditindak-lanjuti dengan mewawancarai anggota DPR dimaksud, yang sukunya dan keluarganya telah diketahui oleh Tentara Revolusi West Papua.
Selain itu, menurut keluarga, yaitu pribadi Leut. Gen. TRWP Amunggut Tabi, bahwa adiknya Dany Kogoya dipotong kakinya (diamputasi) tanpa seizin keluarga dengan tujuan untuk melumpuhkan Dany Kogoya selama-lamanya. Sebagai Kakak, Leut. Gen. Amunggut Tabi menyatakan "Adik saya dilumpuhkan, kakak tetap lanjut dengan agenda orang tua. Saya bangga dengan adik saya yang berani dan patriotis dalam perjuangan Papua Merdeka."
Lewat PMNews Leut. Gen. TRWP Amunggut Tabi menyerukan kepada adik-adkinya (secara darah) yang masih ada di rimba Papua dan di kampung serta kota untuk mengikuti langkah yng diambil Tentara Revolusi West Papua karena ini sesuai dengan garis komando gerakan dan perjuangan Papua Merdeka yang telah diturunkan dari waktu ke waktu.
Menurut Amunggut Tabi. sesuai surat yang diterima redaksi PMNews, kita berada dalam barisan yang benar dan kita pasi menang, karena KEBENARAN ialah KEBENARAN, dan KEBENARAN tidak pernah terkalahkan, kapanpun, di manapun, oleh siapapun, dan b
Wantimpres Bidang KumHAM Dorong Dialog Papua-Jakarta
Selasa, 04 September 2012 21:00, http://bintangpapua.com/
JAYAPURA - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bidang Hukum dan Hak Asassi Manusia (KumHAm), Dr. Albert Hasibuan, SH mengharapkan dialog antara Pemerintah Pusat dan Papua dapat dilaksanakan dalam masa pemerintahan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono.
Hal ini diungkapkan anggota dewan pertimbangan Presiden bidang hukum dan hak asasi manusia Dr. Albert Hasibuan, SH. kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, Selasa (4/9) kemarin di ruang kerja Sekda Provinsi Papua yang diterima oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua, Drs. Elia I. Loupatty.
Menurutnya dari hasil pertemuan Pemprov Papua telah disetujui bahwa masalah yang menimbulkan kebuntuan, status quo dan hal ini sudah muncul dari berbagai pihak. “Kunjungan ini untuk memberikan manfaat yang besar dalam dialog nantinya, sehingga dialog antara Jakarta-Papua dapat dilakukan,” katanya.
Lanjut Hasibuan, dirinya mengharapkan agar dialog Jakarta-Papua dapat dilakukan di Papua, agar dapat dihadiri oleh semua elemen masyarakat Papua dan Pemerintah Pusat. Minimalnya dapat dilaksanakan dalam masa pemerintahan Presiden RI. SBY, karena diharapkan Papua dapat menjadi tanah yang penuh dengan kedamaian dan rakyatnya dapat hidup sejahtera. “Oleh karena itu, dalam kunjungan kali ini adalah untuk menghimpun berbagai materi persoalan untuk dijadikan meteri pada dialog nantinya,” jelasnya. Dalam pertemuan tadi (kemarin, red) dengan Pemprov Papua menanyakan perspektif Pemda Papua mengenai masalah – masalah apa saja yang terjadi dan perlu didahulukan seperti masalah kesehatan, pendidikan serta masalah Otonomi Khusus (Otsus). “Otsus itu yang perlu dilaksanakan, agar Otsus menjadi suatu Undang-Undang (UU) atau produk hukum yang berguna bagi masyarakat Papua. Jadi itu data-data ini nantinya akan dilengkapi dengan pemikiran dari sudut keamanan Polda Papua, TNI dan besok (hari ini, red) anggota Wantimpres Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (KumHAM) akan kembali melakukan pertemuan dengan tokoh gereja, sehingga untuk mendapatkan gambaran yang konkrit dan materi-materi yang bisa didahulukan,” imbuhnya.
“Saya memang menyadari sudah banyak kunjungan ke Papua, namun kita berharap dan akan berusaha untuk menghubungkan agar laporan saya kepada bapak Presiden SBY menjadi suatu laporan yang berbeda dan lebih praktis agar dapat dilaksanakan,” tuturnya.
Ditanya tanggapan Pemprov Papua mengenai adanya rencana dialog ini, dirinya mengaku Pemprov Papua menyambut baik adanya rencana dialog ini. “Saya mengatakan kepada mereka bahwa perlu ada dialog untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi oleh Pemprov Papua dan apabila dialog diadakan maka masalah yang ada dapat dibicarakan, tetapi dapat juga diselesaikan oleh semua pihak, pentingnya dialog ini untuk menembus keadaan status quo terhadap masalah yang terjadi di Papua,” terangnya.
Namun itu, lanjutnya mengenai dimana tempat pelaksanaan dialog nanti, dirinya belum mengetahui apakah dialog akan dilakukan di Papua atau di Jakarta. “Saya akan menyampaikan materi ini kepada bapak Presiden SBY. Walaupun kita berharap dialog dapat dilakukan di Papua, tetapi masalah tempat pelaksanaan dialog itu urusan pemerintah Pusat,” tandasnya.
Di tempat yang sama, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua, Drs. Elia I. Loupatty mengatakan, pada pertemuan tersebut rombongan anggota Wantimpres Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (KumHAM) menyampaikan misi mengenai dialog antara Jakarta-Papua. “Penting bagi saya terkait pesertanya tidak menjadi soal, yang mana menjadi soal yaitu bagaimana soal pesertanya, makanya harus dirumuskan secara baik,” jelasnya.
Loupatty mengatakan, konteksnya ada pada dialog tetapi mengenai pesertanya harus dipertimbangkan lagi. Dan jangan merugikan siapa-siapa, anggota Wantimpres Bidang Hukum dan HAM akan menjembatani untuk dengan semua pihak sekaligus menjaring semua aspirasi masyarakat Papua. “Sebenarnya tugas pemerintah adalah mengarah dan menuju pada kesejahteraan rakyat dan secara bertahap dan berkesinambungan secara terus menerus yang selalu dilakukan oleh institusi pemerintah daerah, Sedangkan hal-hal lain ada pada institusi lain,” tukasnya. (mir/mdc/don/l
JAYAPURA - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bidang Hukum dan Hak Asassi Manusia (KumHAm), Dr. Albert Hasibuan, SH mengharapkan dialog antara Pemerintah Pusat dan Papua dapat dilaksanakan dalam masa pemerintahan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono.
Hal ini diungkapkan anggota dewan pertimbangan Presiden bidang hukum dan hak asasi manusia Dr. Albert Hasibuan, SH. kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, Selasa (4/9) kemarin di ruang kerja Sekda Provinsi Papua yang diterima oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua, Drs. Elia I. Loupatty.
Menurutnya dari hasil pertemuan Pemprov Papua telah disetujui bahwa masalah yang menimbulkan kebuntuan, status quo dan hal ini sudah muncul dari berbagai pihak. “Kunjungan ini untuk memberikan manfaat yang besar dalam dialog nantinya, sehingga dialog antara Jakarta-Papua dapat dilakukan,” katanya.
Lanjut Hasibuan, dirinya mengharapkan agar dialog Jakarta-Papua dapat dilakukan di Papua, agar dapat dihadiri oleh semua elemen masyarakat Papua dan Pemerintah Pusat. Minimalnya dapat dilaksanakan dalam masa pemerintahan Presiden RI. SBY, karena diharapkan Papua dapat menjadi tanah yang penuh dengan kedamaian dan rakyatnya dapat hidup sejahtera. “Oleh karena itu, dalam kunjungan kali ini adalah untuk menghimpun berbagai materi persoalan untuk dijadikan meteri pada dialog nantinya,” jelasnya. Dalam pertemuan tadi (kemarin, red) dengan Pemprov Papua menanyakan perspektif Pemda Papua mengenai masalah – masalah apa saja yang terjadi dan perlu didahulukan seperti masalah kesehatan, pendidikan serta masalah Otonomi Khusus (Otsus). “Otsus itu yang perlu dilaksanakan, agar Otsus menjadi suatu Undang-Undang (UU) atau produk hukum yang berguna bagi masyarakat Papua. Jadi itu data-data ini nantinya akan dilengkapi dengan pemikiran dari sudut keamanan Polda Papua, TNI dan besok (hari ini, red) anggota Wantimpres Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (KumHAM) akan kembali melakukan pertemuan dengan tokoh gereja, sehingga untuk mendapatkan gambaran yang konkrit dan materi-materi yang bisa didahulukan,” imbuhnya.
“Saya memang menyadari sudah banyak kunjungan ke Papua, namun kita berharap dan akan berusaha untuk menghubungkan agar laporan saya kepada bapak Presiden SBY menjadi suatu laporan yang berbeda dan lebih praktis agar dapat dilaksanakan,” tuturnya.
Ditanya tanggapan Pemprov Papua mengenai adanya rencana dialog ini, dirinya mengaku Pemprov Papua menyambut baik adanya rencana dialog ini. “Saya mengatakan kepada mereka bahwa perlu ada dialog untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi oleh Pemprov Papua dan apabila dialog diadakan maka masalah yang ada dapat dibicarakan, tetapi dapat juga diselesaikan oleh semua pihak, pentingnya dialog ini untuk menembus keadaan status quo terhadap masalah yang terjadi di Papua,” terangnya.
Namun itu, lanjutnya mengenai dimana tempat pelaksanaan dialog nanti, dirinya belum mengetahui apakah dialog akan dilakukan di Papua atau di Jakarta. “Saya akan menyampaikan materi ini kepada bapak Presiden SBY. Walaupun kita berharap dialog dapat dilakukan di Papua, tetapi masalah tempat pelaksanaan dialog itu urusan pemerintah Pusat,” tandasnya.
Di tempat yang sama, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua, Drs. Elia I. Loupatty mengatakan, pada pertemuan tersebut rombongan anggota Wantimpres Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (KumHAM) menyampaikan misi mengenai dialog antara Jakarta-Papua. “Penting bagi saya terkait pesertanya tidak menjadi soal, yang mana menjadi soal yaitu bagaimana soal pesertanya, makanya harus dirumuskan secara baik,” jelasnya.
Loupatty mengatakan, konteksnya ada pada dialog tetapi mengenai pesertanya harus dipertimbangkan lagi. Dan jangan merugikan siapa-siapa, anggota Wantimpres Bidang Hukum dan HAM akan menjembatani untuk dengan semua pihak sekaligus menjaring semua aspirasi masyarakat Papua. “Sebenarnya tugas pemerintah adalah mengarah dan menuju pada kesejahteraan rakyat dan secara bertahap dan berkesinambungan secara terus menerus yang selalu dilakukan oleh institusi pemerintah daerah, Sedangkan hal-hal lain ada pada institusi lain,” tukasnya. (mir/mdc/don/l
Langganan:
Postingan (Atom)